Pemerintah Didesak Bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria

Sejumlah lembaga advokasi lingkungan dan agraria mendesak pemerintahan Jokowi untuk segera membentuk badan penyelesaian konflik agraria yang tiap tahun mengancam petani, warga desa dan masyarakat adat. Setidaknya dalam satu dekade ini, konflik agraria terkatung-katung, bahkan sebagian besar tidak tersentuh hukum.
Wahana Lingkungan Indonesia atau Walhi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mendorong pelestarian alam mengemukakan sedikitnya 1.354 orang ditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 ditembak, serta 70 orang tewas di wilayah-wilayah konflik dalam sepuluh tahun terakhir (2004-2014). Pelakunya aparat kemanan dan preman bayaran. Konflik terjadi antara pengusaha, tuan tanah atau pemerintah melawan petani miskin, dan masyarakat adat. (www. walhi.or.id 9 September 2014)
Sedangkan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin yang dikutip dari Kompas.com, 19 Januari 2015 mengatakan ”Jumlah konflik dalam satu dekade terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak ada satu pun unit dari pemerintah yang bisa menyelesaikan konflik itu.”
Menurut Iwan, sejumlah lembaga yang berwewenang menuntaskan sengketa agraria tidak memadai. Lembaga tersebut, misalnya, Deputi Penyelesaian Konflik Agraria di Badan Pertahanan Nasional (BPN) ataupun Dewan Kehutanan Nasional di bawah Kementerian Kehutanan.
Untuk itu, dengan melihat fakta kebuntuan penyelesaian konflik agraria, Pemerintahan Jokowi perlu segera membentuk sebuah badan/lembaga khusus yang bersifat adhoc untuk menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh.
Pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden untuk membentuk satuan tugas penyelesaian konflik agraia, sebagaimana diberitakan merdeka.com, 23 Desember 2014. Pembentukan satgas ini akan diprakarsai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[]

Oleh Selvy A. Syarief

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *